Bandar Lampung, 27 Januari 2026 — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, menegaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 tidak terdapat program pembangunan jaringan irigasi baru di Provinsi Lampung. Kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah serta kondisi fiskal yang ada.
Menurut Mukhlis, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini memfokuskan alokasi anggaran pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang dinilai lebih mendesak serta menyentuh langsung kebutuhan masyarakat luas.
“Dilihat dari skala prioritas, pembangunan di Provinsi Lampung masih didominasi oleh tuntutan infrastruktur jalan,” ujar Mukhlis saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (27/1/2026).
Ia menjelaskan, banyak ruas jalan provinsi yang membutuhkan perbaikan akibat kerusakan cukup signifikan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam hal distribusi hasil pertanian, perdagangan, dan konektivitas antarwilayah.
“Infrastruktur jalan memiliki efek berganda (multiplier effect). Ketika jalan baik, distribusi barang lancar, biaya logistik menurun, dan pertumbuhan ekonomi daerah bisa terdorong lebih cepat,” jelasnya.
Meski tidak ada pembangunan irigasi baru, Mukhlis memastikan sektor pertanian tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada tahun 2026, kebijakan yang diambil adalah mengoptimalkan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada. Langkah ini dinilai lebih realistis dan efektif dalam menjaga keberlangsungan suplai air bagi lahan pertanian.
Menurutnya, sejumlah jaringan irigasi yang telah dibangun sebelumnya masih memerlukan perbaikan dan normalisasi agar dapat berfungsi maksimal. Dengan pemeliharaan yang tepat, produktivitas pertanian diharapkan tetap terjaga tanpa harus membuka proyek baru yang membutuhkan anggaran besar.
Komisi IV DPRD Lampung, lanjut Mukhlis, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan, baik di sektor infrastruktur jalan maupun pertanian. DPRD memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami di Komisi IV akan mengawal agar program prioritas ini berjalan sesuai perencanaan. Pada prinsipnya, pembangunan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, DPRD Lampung juga membuka ruang evaluasi apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan adanya penambahan program strategis, termasuk pembangunan irigasi baru pada tahun anggaran berikutnya.
Tidak ada komentar