Bongkar! Dugaan Pengondisian Paket Mamin Rp1,35 Miliar di Disdikbud Pringsewu

Dick Ratna Sari
23 Mei 2026 16:06
Anggaran 0 16
2 menit membaca

Pringsewu, JPL News – Anggaran fantastis yang digelontorkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2025 untuk urusan “perut” tengah memicu polemik hangat di masyarakat. Bagaimana tidak, total realisasi anggaran khusus untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat di dinas tersebut menyentuh angka yang sangat mencengangkan, yaitu mencapai lebih dari Rp1,35 miliar.

Di tengah-tengahnya diungkapkan masyarakat terkait infrastruktur sekolah yang membutuhkan perbaikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, alokasi anggaran miliaran rupiah hanya demi konsumsi rapat ini dinilai sangat mencederai rasa keadilan publik.

Berdasarkan investigasi data dari dokumen pengadaan, ditemukan kejanggalan yang sangat mencolok terkait distribusi proyek mamin ini. Dari total 90 paket pengadaan yang tercatat, hampir seluruhnya dikuasai oleh segelintir vendor saja.

Ilustrasi

Nama “DEKORASI MEY” tiba-tiba menjadi buah bibir karena berhasil keluar sebagai jawara tunggal yang membabat habis sebagian besar paket pekerjaan. Vendor ini tercatat mendapatkan puluhan paket dengan nilai bervariasi, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah per satu kali rapat.

Sebagai contoh: Paket senilai Rp42.000.000 berhasil disabet oleh DEKORASI MEY. Beberapa paket bernilai kembar sebesar Rp34.472.000 dan Rp31.000.000 berkali-kali jatuh ke tangan penyedia yang sama.

Selain DEKORASI MEY, nama vendor “WARISAN BERKAH ABADI” juga mengekor di posisi kedua dengan mengamankan belasan paket bernilai fantastis, termasuk paket mamin rapat sebesar Rp35.154.000 yang diperoleh berulang kali.Sementara itu, penyedia lokal lain seperti “RAHMA LINA” dan “WARUNG RAJA PINDANG ANDALAS” hanya diberi ‘remah-remah’ satu paket saja.

Ketimpangan yang sangat ekstrem dalam penunjukan penyedia ini memicu kemiskinan besar di kalangan pemerhati kebijakan publik. Mengapa anggaran mamin rapat yang menyerap uang rakyat hingga miliaran rupiah ini bisa mengalir deras ke kantong vendor yang itu-itu saja? Apakah proses pengadaan ini benar-benar transparan, ataukah terdapat indikasi “pengondisian” sejak awal demi memanjakan pihak tertentu?

Masyarakat kini mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum untuk segera mengaudit secara total seluruh realisasi paket mamin di Disdikbud Pringsewu tahun 2025.

Ilustrasi

Masyarakat dapat mengetahui apakah miliaran rupiah tersebut benar-benar berubah menjadi makanan di atas meja rapat, atau justru menjadi ladang pemborosan anggaran yang beraroma nepotisme.

“JPL News” membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu maupun pihak penyedia/vendor yang disebut dalam pemberitaan ini. Jika terdapat penjelasan atau bantahan, redaksi siap memuatnya sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik… (red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

JPL TV

x
x