Lampung Selatan, jpl.news – Baru-baru ini, warganet dihebohkan dengan anggaran penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan untuk pengadaan pakaian dan kendaraan dinas (randis) baru yang mencapai nilai miliaran rupiah.
Hal ini memicu kemarahan di kalangan masyarakat terutama di media sosial, di mana banyak pihak merasa bahwa penggunaan anggaran tersebut tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit.
Reaksi Warganet
Warganet menyoroti bahwa anggaran pakaian Dinas sebesar Rp 2 miliar dan kendaraan Dinas untuk Bupati, Wakil Bupati dan para pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 19 unit Rp 9,6 miliar itu dianggap tidak sensitif, terutama ketika banyak masyarakat yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berikut adalah beberapa komentar dari warganet yang mengungkapkan ketidakpuasan terkait kebijakan anggaran di daerah mereka. Komentar-komentar ini menunjukkan harapan masyarakat agar pemerintah lebih bijaksana dalam mengelola anggaran dan lebih peka terhadap kebutuhan rakyat.
Di media sosial, beberapa warganet menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap penggunaan anggaran yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Salah satu komentar menyebutkan harapan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terkait kebijakan tersebut.
Seorang warganet menulis:
Johan Efendi: “Baju 2 m mendingan buat pembangunan jalan utama kalianda jalan banyak banyak ditambal tambal. Masak kalah sama pesawaran.”
Komentar ini menyoroti kekhawatiran tentang kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan dan mengusulkan agar anggaran dialokasikan untuk perbaikan jalan.
Pengingat Janji Kampanye
Warganet lain mengingatkan pemimpin daerah tentang janji kampanye yang belum terealisasi:
Ipoelbatin72: “Belum banyak program janji yang belum diselesaikan, Suara kampanye jangan dilupakan.”
Pernyataan ini menegaskan pentingnya pemimpin daerah untuk memenuhi janji-janji yang telah disampaikan saat kampanye.
Kepedulian Terhadap Kesejahteraan Rakyat
Beberapa komentar juga menyoroti kesenjangan antara kepentingan pemimpin dan kesejahteraan rakyat:
Ar man: “Jalan jalan di Lamsel banyak rusak, memang benar kalau jadi pemimpin menang banyak. Masyarakat cuma bisa bilang anda menang kami susah.”
Duo Jr: “Pakai baju sewajarnya aja pak. Anggaran baju aja sampai 2 M, sedang rakyat masih banyak menahan lapar saat jam makan siang 😀.”
Komentar-komentar ini menyentuh isu kesejahteraan rakyat yang dianggap terabaikan dengan adanya anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran.
Pesan untuk Pemimpin Daerah
Akhirnya, ada juga pesan peringatan bagi pemimpin agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran:
Amyy: “Mumpung jadi Bupati, belum setahun ngejabat udah APBD sebesar itu. Gak mikirin rakyat ya hati hati pak Egi, korupsi jangan banyak-banyak kasihan rakyat mu yang mendukung mu, jangan kecewakan kami.”
Pernyataan ini mengingatkan pemimpin untuk menjaga integritas dan tidak mengecewakan harapan masyarakat yang telah mempercayainya.
Komentar-komentar ini mencerminkan harapan masyarakat agar pemerintah daerah lebih bijaksana dalam mengelola anggaran dan lebih memperhatikan kebutuhan rakyat.
Tinjauan Anggaran
Pengadaan pakaian dinas dan kendaraan dinas baru memang sering kali menjadi bagian dari alokasi anggaran pemerintah daerah. Namun, besarannya haruslah proporsional dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik menjadi isu yang sangat penting di sini.
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat lebih bijaksana dalam mengalokasikan anggaran, dengan prioritas pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, mereka menginginkan adanya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam setiap pengeluaran pemerintah, untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Kontroversi ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan kepekaan sosial dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Dengan adanya sorotan dari masyarakat, diharapkan pemerintah daerah dapat mengevaluasi kembali kebijakan anggaran mereka dan lebih fokus pada kebutuhan rakyat.
Pengawasan dari lembaga terkait, seperti KPK juga diharapkan dapat membantu memastikan bahwa dana publik digunakan dengan sebaik-baiknya.
Diberitakan sebelumnya, Pengadaan baju dan Kendaraan dinas baru untuk Bupati, Wakil Bupati dan para pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan ini tercatat dalam dokumen sirup.lkpp.go.id, Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Dalam dokumen RUP tercatat, Bagian Umum Setda Lampung Selatan menganggarkan belanja baju dinas dan atributnya Rp 2 miliar dan Kendaraan Dinas Rp 9,6 miliar bersumber dari APBD 2025.
Bagaimana tanggapan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama atas pemberitaan ini, tunggu edisi mendatang. (Red)
